|
«
Kembali
::
KR ONLINE | JUMAT,
20 JULI 2007
Peresmian Jembatan Kapuas II Akal-akalan?
Diresmikannya jembatan Kapuas II sepanjang 560 m dan lebar 9 m yang
merupakan salah satu di antara beberapa proyek pembangunan pemerintah
Kalimantan Barat yang diresmikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada
tanggal 9 Juli 2007 lalu terkesan buru-buru. Hal ini terlihat dengan masih
belum rampungnya keseluruhan realisasi pembangunan proyek yang menelan biaya
hingga Rp 171,4 miliar sejak tahun 2003 itu. Bahkan sehari sesudah peresmian
Jembatan Kapuas yang menyedot dana APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja
Negara) sebesar Rp 79 miliar dan dana APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja
Daerah) untuk pembebasan lahan dan pengembangan jalan arteri sepanjang 5,5
km masih dikerjakan.
Suasana di lingkungan pangkal jembatan arah Adi Sucipto dan arah Jalan
Tanjung Raya yang dihijaukan dengan pepohonan yang ditanami kini justru
harus dicabut kembali (tandus). Sehingga dengan kondisi tersebut,
pembangunan jembatan yang membelah Sungai Kapuas sebelah utara berbatasan
dengan Desa Kapur dan sebelah selatan Jalan Adi Sucipto ini seakan
dipaksakan. Sungguhkah realisasi peresmian ini bersembunyi dibalik skenario
akal-akalan saja? Bukan hanya itu, sehari sebelum kedatangan Presiden RI di
Bumi Kalbar “penampilan” wajah Kota Pontianak berubah seketika tampak lebih
tertata dari sebelumnya. "Kesannya ASBYS (Asal SBY Senang)," kata salah
seorang warga Desa Kapur kepada Elias dari KR ketika melihat kondisi 2 hari
pasca peresmian.
Hendi Candra, Manajer Kampanye Walhi saat dikonfirmasi KR membenarkan
kemungkinan anggapan tersebut. Menurut Hendi, fenomena tersebut menjadi
bagian dari “akal-akalan” yang dilakukan pemerintah daerah untuk
menyenangkan Presiden RI. “Mestinya pemerintah menggalakkan pembangunan
untuk masyarakat dengan kemurnian, tanpa disertai kemungkinan untuk
mendapatkan yang lainnya. Indikasi itu terlihat dengan semakin meningkatnya
intensitas kegiatan pemerintah dalam pembangunan, terutama menjelang
Pilkada,” jelasnya.
Tanggapan lainnya muncul dari warga Desa Kapur saat KR mencoba berbincang
ringan sambil minum di warungnya. “Memang ada kesan akal-akalan, seperti
pohon yang ditanam untuk menghijaukan acara peresmian saat itu telah
dicabut. Menurut kabarnya, pohon-pohon tersebut hanya disewa sementara waktu
oleh panitia (pemerintah) untuk memperindah lingkungan sekitarnya,” urai
warga yang tidak menyebutkan namanya ini. Namun demikian, dia mengaku
pembangunan jembatan dirasakan turut membantu arus transportasi
penyeberangan warga setempat maupun warga yang lainnya.
“Pada dasarnya pembangunannya bagus, karena memang untuk di Kalbar kita
memang perlu banyak jembatan, dan di kota Pontianak ini kita perlu banyak
pohon yang ditanam. Pemerintah kita ini memang lebih pada ABS (asal bapak
senang), jadi siapa datang ke sini biar beranggapan kalau Pontianak atau
Kalbar ini baik-baik saja,” urai Herman. Aktivis Lingkungan ini sepakat
kalau kesan yang akhirnya muncul sebagai akal-akalan. “Sepakat, itu memang
akal-akalan. Sama seperti pohon yang di depan gubernuran, yang dihiasi pakai
lampu. Mestinya kalau kita tanam pohon yang aslinya tidak perlu pakai lampu
dan pemandangannya akan terlihat indah,” jelasnya. Herman meminta agar upaya
pembangunan yang digalakkan pemerintah jangan kesannya asal bapak senang.
Pembangunan pada dasarnya dinilai baik adanya, namun diharapkan pembangunan
mesti harus memikirkan aspek dampak lingkungan.
RMS versi Mahasiswa
Kalbar
Bersamaan dengan kedatangan Presiden RI, berbagai elemen masyarakat terutama
mahasiswa di Kota Pontianak yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Borneo
(KMB) memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggelar aksi menyampaikan
aspirasi. Aksi yang dipusatkan di bundaran Untan di blokade aparat keamanan.
Dalam aksinya, mahasiswa membeberkan kegagalan pemerintah sehingga dalam
rekomendasi selebaran aksinya meminta Presiden mundur dan supaya meminta
maaf kepada rakyat Kalbar.
Kegagalan pemerintah SBY sebagai indikasi Rapor Merah SBY (RMS) seperti
diungkapkan dalam selebaran aksi di antaranya; pemerintah dinilai belum
mampu menuntaskan agenda reformasi, lemahnya supremasi hukum, UU Perbatasan
yang tidak kunjung tuntas, terjadinya kapitalisasi pendidikan, lambatnya
Presiden menandatangani peraturan yang memungkinkan percepatan penanganan
dugaan kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elit dan penolakan terhadap
upaya penghentian pengurasan sumber daya alam serta perampasan tanah rakyat
untuk perkebunan sawit. Enam puluh dua tahun Indonesia merdeka ternyata
belum dinikmati rakyatnya, kecuali rakyat-rakyat yang kini menjadi pejabat.
Hendrikus Adam |
|