KR ONLINE TERBARU 04/04/2011 Perkebunan Sawit dengan Persoalannya 30/10/2009 Jubata Bera, Masyarakat Pedalaman Akan Merana 29/10/2009 PT BNM (Sinar Mas Grup) Rampas Hidup Masyarakat Silat Hulu 01/09/2009 Komnas HAM: Hentikan Aktivitas PT Ledo Lestari 11/06/2009 Dua Belas Tuntutan Aktivis Lingkungan Kalimantan Barat 20/02/2009 Mereka Meminta: Stop Perkebunan Sawit DAFTAR ARTIKEL Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2011 Jumlah tersedia: 41 artikel

« Kembali :: KR ONLINE | JUMAT, 1 FEBRUARI 2008 Lingkungan Bukan Isu Krusial bagi Kalimantan Barat? Bencana datang melanda silih berganti. Gelombang pasang, tanah longsor, kabut asap, kemarau berkepanjangan, hujan tanpa henti dan secara tiba-tiba kemudian muncul banjir bandang yang pada akhirnya kemudian membuat ribuan orang hidup dalam kesengsaraan. Seolah-olah bencana ogah untuk pergi meninggalkan jauh-jauh dari negeri ini. Sepertinya, bangsa ini harus mulai membayar mahal akibat rusaknya lingkungan karena perlakuan buruk yang dilakukan oleh pemilik modal selama ini. Empat Propinsi yang ada di Pulau Borneo ini, salah satunya Provinsi Kalimantan Barat, mengawali tahun baru pada bulan Januari 2008 yang lalu dengan mengalami berbagai peristiwa sebagai dampak dari kerusakan lingkungan yang mulai menunjukkan geliat seperti yang terjadi selama ini. Kejadian angin kencang, gelombang tinggi bisa mencapai 2-3 meter sehingga nelayan susah melaut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan banjir sedangkan jika suhu panas sebaliknya yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang ternyata sudah menjadi langganan beberapa propinsi termasuk negara tetangga setiap tahunnya. Beberapa daerah di Indonesia justru menjadikan lingkungan sebagai isu yang paling seksi untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan semua makhluk, namun kontras Propinsi Kalimantan Barat justru sebaliknya belum menganggap isu lingkungan sebagai isu yang sangat krusial dan sangat mendesak dibicarakan padahal setiap tahunnya Kalbar selalu menjadi penyumbang asap terbesar di kawasan ini. Adalah tujuh program prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan dengan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat yakni pangan, sandang dan papan. Hal tersebut menjadi awal gebrakan pemerintahan yang baru di Provinsi Kalimantan Barat ini. Sayangnya pemerintah belum menjadikan isu lingkungan sebagai hal yang paling penting yang ikut termaktub di dalam tujuh program prioritas tersebut. Adapun tujuh program prioritas itu adalah peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat; peningkatan kecerdasan sumber daya manusia; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik; peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya. Sekedar mengingatkan namun perlu untuk di ingat, barangkali sebuah kalimat yang cocok sebagai gambaran pengharapan bagi Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini agar dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan tidak melenceng dan tetap berpedoman pada visi, misi, arah dan strategi pembangunan yang dikemukakan saat pencalonan dan kampanye yang lalu. Bahwa untuk menuju masyarakat Kalimantan Barat yang cerdas, sehat dan sejahtera, sebagaimana visi dari duet Cornelis-Christiandy, coba diupayakan melalui strategi yang telah direncanakan agar kemudian tercapai nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut. Khusus tentang lingkungan, upaya yang dilaksanakan pemerintah adalah pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien. Dari pemaparan tersebut jelaslah bahwa terwujudnya sebuah keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan tidak harus melupakan aspek lingkungan. Kemudian, sebagai upaya untuk melaksanakan misi tetap terjaganya lingkungan, pemerintah membuat kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadukan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi, masyarakat dapat memperoleh barang dan jasa dari SDA. Dimensi ekologi, SDA tetap terjaga kelestariannya. Sedangkan dimensi sosial berarti masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan pengelolaan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat Kalimantan Barat akan terpenuhi keperluan hidupnya ketika semua kalangan (Pemerintah - Pemilik Modal - Masyarakat) ditegaskan pula untuk ikut terlibat mengelola dan menjaga lingkungan yang ada. Kiranya, program pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat dan isu pemanfaatan, pengelolaan dan penjagaan lingkungan harusnya selalu dipandang sebagai permasalahan yang integral. Keduanya harus saling terkait. Pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat akan berpengaruh kepada lingkungan dan begitu pula sebaliknya bahwa lingkungan akan berpengaruh kepada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan mendasar masyarakat tersebut. Di balik kata yang hanya untuk sekedar mengingatkan tersebut, pemerintah mestinya tetap mengutamakan bahwa lingkungan adalah isu yang seksi untuk dibincangkan dan diimplementasikan di lapangan selain dari pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungannya. Andika Pasti